Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara menyatakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen
ASN adalah “netralitas”. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai
ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak
kepada kepentingan siapapun. Namun dalam kenyataannya ada ASN tidak netral
dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Netralitas
Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Politik Menurut Undang-Undang. No 5 Tahun
2014, mengetahui Praktek Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nagan Raya serta mengetahui Pelaksanaan
Mekanisme Penjatuhan Sanksi Kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak Netral dalam
Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis
empiris dimana melakukan penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati
apa yang terjadi dilapangan serta penerapan peraturan perundang-undangan dan
prakteknya dalam kehidupan masyarakat. Data dikumpulkan melalui penelitian
lapangan dan kepustakaan.
Dari hasil penelitian penerapan aturan-aturan yang telah diberlakukan
kepada Aparatur Sipil Negara yang harus bersikap netral. Namun, pelanggarann
tetap kian marak terjadi sebagaimana data yang peneliti temukan. Dimana terdapat
54 (lima puluh empat) orang ASN yang melanggar secara administrasi. Tentu ini
menjadi bahan renungan bagi penegak hukum, karena dengan telah dibentuknya
sebuah aturan akan tetapi tidak bisa berjalan dengan baik. 54 (lima puluh empat)
orang ASN yang melanggar administrasi tersebut tidak dijatuhkan hukuman
karena dalam pendalaman Bawaslu tidak ada bukti yang mengikat dan akurat
sehingga dinyatakan bersalah. Akan tetapi para ASN yang melanggar secara
admistrasi tersebut hanya diberikan peringatan atau sanksi ringan.
Disarankan dalam mengurangi atau meminimalisir keterlibatan Pegawai
Aparatur Sipil Negara pada tahap-tahap pelaksanaan Pilkada, perlu adanya upaya
untuk membentuk birokrasi yang netral dengan aturan baru berupa penghapusan
hak suara ASN pada Pemilihan Kepala Daerah.