Salah satu sengketa PTUN yang terjadi ialah kasus antara Bupati Aceh Barat
Daya dengan beberapa keuuchik di wilayah tersebut, dimana bupati
mengeluarkan sk terkait pmberhentian keuchik yang mana hal tersebut langsung
mendapatkan perlawanan dari para keuchik tersebut sehingga sengketanya
sampai ke ranah PTUN Kota Banda Aceh.
Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui kekuatan hukum suatu putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara salah satunya sesuai dengan judul penelitian ini,
yaitu tentang pembatalan SK Bupati Aceh Barat dan untuk mengetahui
penerapan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Banda Aceh terkait
pembatalan SK Bupati Aceh Barat tentang pemberhentian Keuchik, apakah dapat
terimplementasikan dengan baik ataupun sebaliknya.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh
melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan
informan serta melakukan penelitian kepustakaan (library research) untuk
memperoleh data-data
Hasil penelitian diperoleh bahwa pada dasarnya kekuatan hukum Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat mengikat dan harus dilaksanakan
putusannya. Namun dalam kasus putusan PTUN Nomor 34/G/2018.PTUN Banda
Aceh tentang Pemberhentian Keuchik ini meskipun sudah melalui kasasi di
Mahkamah Agung, putusannya tetap tidak diterapkan oleh pihak yang berwenang.
Adapun implementasi putusan tersebut juga kenyataannya tidak
diimplementasikan, padahal hasil putusan mulai dari Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh, dilanjutkan dengan banding di Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan dan kasasi di Mahkamah Agung yang amar putusannya ialah untuk
melantik kembali para keuchik yang diberhentikan dalam SK Bupati tersebut
Diharapkan kepada pemerintah khususnya Bupati Aceh Barat agar dapat
bertindak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak sewenang-wenang. Untuk para
keuchik juga agar tetap memperjuangkan hak- hak nya apalagi terbukti tidak
melakukan penyelewengan selama menjabat sebagai keuchik.