Pembagian harta bersama perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah
perceraian berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam pelaksanaannya
majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan analisis,
argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara
selama persidangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembagian harta bersama dalam
perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian, menjelaskan dasar
pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam memutuskan perkara harta
bersama setelah perceraian dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam
penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian
yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan
(library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer
melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, bukubuku dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembagian harta bersama dalam
perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian yang dilakukan
berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu menetapkan
harta bersama penggugat dan tergugat berupa tanah, rumah, dan ruko di bagi dua
antara penggugat dan tergugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara adil
maka harta akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL). Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam memutuskan
perkara harta bersama setelah perceraian berlandasan rasa keadilan, sehingga
memutuskan perkara berdasarkan analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan
hukum. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta
bersama akibat perceraian melalui jalur non litigasi oleh perangkat adat kemukiman
dan melalui jalur mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun gagal mencapai
kesepakatan, sehingga kasusnya dilanjutkan ke persidangan.
Kepada hakim disarankan agar lebih cermat dalam menafsirkan undangundang sebagai landasan hukum. Kepada masyarakat agar membuat perjanjian
mengenai harta dalam pernikahan untuk mencegah timbulnya sengketa. Kepada
pemerintah melakukan penyuluhan hukum dan merevisi undang-undang perkawinan
guna menjamin kepastian hukum penyelesaian sengketa harta bersama.