Pada Implementasinya Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak masih
banyak menuai pro maupun kontra, dikarenakan banyak hal-hal yang perlu
dibenahi. Salah satunya terkait Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Terutama
kaitannya dengan Kekhususan Aceh yang mempunyai keistimewaan tersendiri
dalam membuat Peraturan. Pada akhir-akhir ini juga terdapat suatu permasalahan
yang cukup besar yaitu, timbulnya wabah Covid-19 menimbulkan keresahan bagi
masyarakat seluruh Dunia.
Tujuan dari penelitian ini menjelaskan Implementasi Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Terhadap Kekhususan Aceh, Yang Akan Dilaksanakan Ditengah Wabah Covid�19. Mengetahui Urgensi Pemerintah terkait Pelaksanaan Pemilu serentak di
tengah Wabah Covid-19, mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pilkada di
tengah Wabah Covid-19, mengetahui upaya yang ditempuh Pemerintah agar
Pilkada Serentak dapat terlaksana dengan aman di tengah Wabah Covid-19.
Data Penelitian diperoleh menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif
baik dari kepustakaan (Library Research), yaitu dilakukan dengan memplajari
literatur (buku-buku), teori-teori dan Perundang-Undangan yang berhubungan
dengan kasus-kasus yang ada kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang
telah diteliti.
Hasil penelitian tehadap Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Terhadap Kekhususan
Aceh, Yang Akan Dilaksanakan Ditengah Wabah Covid-19. Jika dilihat dari sudut
pandang yang bebeda dari Pilkada serentak sendiri belum maksimal dalam
penerapannya karena masih banyak sekali sistem yang perlu diperbaiki.
Sedangkan dari sudut yang berbeda dilihat dari penundaan Pilkada serentak
terhadap kekhususan Aceh ditengah wabah Covid-19 menuai pro maupun kontra
dikarenakan antara mempertahankan ego demokrasi dan keselamatan masyarakat
akibat masih tingginya angka penularan Covid-19 khususnya di Aceh.
Disarankan ataupun Diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menjalin komunikasi dan konsolidasi
dengan Pemerintah Pusat, agar Penyelenggaraan Pilkada Serentak ini juga tidak
mengenyampingkan Aceh sebagai Daerah yang Istimewa, serta dalam
Pelaksanaan Pilkada serentak juga harus mengutamakan kesehatan dan
keselamatan masyarakat terkait penyebaran Covid-19 yang semakin meluas ini.