Pasal 22 Ayat(1)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah
Aceh menyebutkan, bahwa DPRA/K mempunyai fungsi legislasi,anggaran dan
pengawasan, fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan dalam rangka representasi
rakyat dan dilakukan melalui pengawasan undang-undang dan APBN/D,Selama ini
masih kurang pengawasan, sehingga kasus korupsi masih saja marak sehingga dapat
menimbulkan kerugian bagi suatu daerah.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan kewenangan dewan perwakilan
rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran
pendapatan belanja kabupaten. Menjelaskan kendala yang dialami Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam mengawasi pengunaan Anggaran Pendapatan
Belanja Kabupaten. Serta Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues
untuk mengatasi kendala dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan
Belanja Kabupaten
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris
yaitu langsung kelapangan yang dilakukan berdasarkan bahwa hukum utama dengan
cara menelaah teori-teori,konsep-konsep,asas-asas hukum sera peraturan perundang�undangan yang berhubungkan dengan penelitian ini.
Kewenangan DPRK Gayo Lues dalam pengawasan terhadap penggunaan
APBK menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bahwa
DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan salah satu fungsi yang
cukup penting dan mempunyai dampak luas adalah fungsi anggaran dalam
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Hambatan yang dihadapi
oleh DPRK dalam mengawasi APBK adalah sumber daya manusia yang kurang
kompeten, keterbatasan waktu dalam melakukan pengawasan,kurang pengetahuan
anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten tentang pengawasan. Upaya Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues untuk mengatasi kendala dalam mengawasi
penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten melakukan pelatihan atau
diklat bagi anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten, melakukan pengawasan
terhadap penyusun rancangan anggaran pendapatan belanja kabupaten, melakukan
pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja kabupaten
Disarankan kepada pihak DPRK Gayo Lues melaksanakan fungsi
pengawasannya dalam pelaksanaan APBK yang dilaksanakan oleh kepala daerah,
DPRK memiliki rencana atau agenda pengawasan yang lebih pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian APBK