Pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur dalam Pasal 150 sampai dengan
Pasal 172 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum
bagi tenaga kerja sangat diperlukan sehingga pekerja dapat meningkatkan
produktivitas kerja yang baik. Namun pada era Industri sekarang banyak sekali
terjadinya PHK sepihak tanpa memperhitungkan hak-hak para pekerja/buruh.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di hotel, untuk menjelaskan upaya
perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK dan untuk menjelaskan hambatanhambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian analisis yuridis normatif dan
empiris yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan
(library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer
melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur,
buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya PHK
yaitu pengusaha tidak menyadari atau acuh tak acuh pada karyawannya dan
memberikan semua tanggung jawab kepada CEO (Chief Executive Officer),
Upaya perlindungan Hukum bagi pekerja yang di PHK yaitu membuat pernjanjian
antara pengusaha dan pekerja, tenaga kerja juga didaftarkan kepada Dinas
Ketenaga Kerjaan dan pemerintah lebih aktif untuk Sosialisasi membantu para
tenaga kerja, hambatan-hambatan pendukung hukum terhadap pekerja antara lain
yaitu perusahaan kurang tanggung jawab kepada para tenaga kerja yang berada
didalam perusahaan, memberikan semua tanggung jawab kepada CEO, dan tidak
adanya pengaturan secara rinci dalam peraturan perusahaan tentang berakhirnya
hubungan kerja dan hak-hak yang didapatkannya.
Disarankan dalam pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan undangundang yang berlaku agar tidak ada perselisihan dan tidak ada pihak yang merasa
dirugikan, dan pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi kepada
Pengusa/Perusahaan dan mempertegas peraturan yang ada. Bagi pekerja lebih
memperhatikan perjanjian kerja, sehingga ada timbal balik dalam melakukan
hubungan kerja yang baik.