Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh
informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisatawan
sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan,
perlindungan hak pribadi, perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang
beresiko tinggi. Namun di salah satu obyek wisata yang ada di Kabupaten Aceh
Besar masih ditemukan kasus kematian karena dibawa arus laut seperti halnya di
obyek wisata Lampu’uk Kabupaten Aceh Besar.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan
perlindungan hukum bagi wisatawan pada obyek wisata di Kabupaten
Aceh Besar, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
wisatawan pada obyek wisata, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi
hambatan tersebut.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian,
untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan
perundang–undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku, artikel dan
bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan
dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian
ini melalui wawancara dengan responden dan informan dalam penulisan ini.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan
hukum bagi wisatawan pada obyek wisata adalah pihak pengusaha
pariwisata, berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan
keamanan dan keselamatan wisatawan serta menyediakan informasi
kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada
wisatawan dan hak untuk mendapatkan advokasi. Hambatan dalam
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wisatawan pada obyek wisata
adalah tidak adanya qanun yang mengatur secara terperinci masalah
kepariwisataan, tidak adanya petugas yang ditempatkan untuk mengawasi, tidak
adanya asuransi, kurangnya perhatian khusus dari pihak pemerintah terhadap
obyek wisata, serta wisatawan masih mengabaikan informasi yang diberikan oleh
pengelola. Upaya dalam mengatasi hambatan ini adalah memberikan bimbingan
dan penyuluhan, memberi perlindungan dengan menghormati hak-hak wisatawan,
membentuk petugas pariwisata setempat dengan pendirian pos-pos informasi yang
menangani keluhan wisatawan, telah dipasangnya tanda batas berenang, dan telah
adanya penanda laut pelampung / pelampung navigasi.
Disarankan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh agar dapat
memberikan asuransi, membuat rancangan qanun yang terperinci, Wisatawan agar
mematuhi segala informasi yang diberikan oleh pengelola tempat wisata, dan
lebih rutin memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap wisatawan.