Pasal 1 ayat (14) menyebutkan perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak. Pemutusan Hubungan Kerja merupakan masalah yang
kompleks, karena mempunyai hubungan dengan masalah ekonomi maupun
psikologi bagi tenaga kerja. Namun pengusaha sering mencari-cari kesalahan
pekerja untuk dijadikan suatu alasan diberlakukannya Pemutusan Hubungan
Kerja.
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan landasan hukum
pemutusan hubungan kerja berdasarkan Nomor perkara 7/Pdt.SusPHI/2019/PNBna, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam pemutusan
perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PNBna, serta untuk menjelaskan akibat
hukum yang timbul dalam memutusan hubungan kerja berdasarkan putusan hakim
Nomor perkara 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PNBna.
Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian
yuridis empiris yaitu studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh data
skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan
perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan
penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer dengan
mewawancarai responden dan informan, untuk mengumpulkan data karena setiap
permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian sehingga dapat dituangkan
dalam hasil wawancara.
Hasil penelitian menjelaskan Dasar hukum pemutusan kerja yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Pertimbangan hakim dalam pemutusan kerja
status hubungan kerja, perjanjian kerja dan pembayaran uang paksa, Akibat
hukum dalam pemutsan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dinyatakan batal
demi hukum dan memberikan uang pesangon.
Diharapkan perusahaan menghindari pemutusan kerja sepihak dan
membangun kerjasama yang harmonis dengan karyawan, agar calon karyawan
berhati-hati dalam menandatangani perjanjian, serta agar Undang-Undang lebih
spesifik dalam negatur hak pekerja sehingga tidak ada perselisihan antara pekerja
dan perusahaan.