Pasal 2 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut undang-undang yang berlaku bagi masyarakat muslim
pencatatan perkawinan dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA),
namun saat ini yang sering terjadi dimasyarakat adalah praktek
perkawinan dibawah tangan, yang hanya sah menurut agama tetapi
tidak sah menurut Hukum Negara.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab
perkawianan dibawah tangan di Kemukiman Redelong, untuk
menjelaskan dampak dari perkawinan dibawah tangan. untuk
menjelaskan solusi perkawinan pernikahan dibawah tangan di
Kemukiman Redelong.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris,
yuridis yaitu memahami dari segi hukum, sedangkan empiris yaitu
keadaan yang terjadi dilapangan pada saat penelitian dan penelitian
dilakukan dengan wawancara responden dan informan.
Hasil penelitian faktor penyebab tejadinya perkawinan dibawah
tangan adalah faktor ekonomi, Faktor tidak terpenuhi nya syarat
administrasi yang ditetapkan undang-undang, kurang nya kesadaran
hukum, menghindari tuntutan hukum, hamil diluar nikah, tidak ada nya
izin atau restu dari orang tua, faktor pendidikan. Dampak perkawinan
dibawah tangan yaitu terhadap isteri, terhadap anak status anak yang
dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu,
terhadap suami, dampak secara yuridis, dan dampak secara sosilogis.
Solusi perkawinan dibawah tangan agar tidak terjadi lagi pada
masyarakat kemukiman redelong, mengajukan permohonan isbat
nikah, melakukan perkawinan ulang, meningkatkan kesadaran hukum
terhadap masyarakat.
Bagi pihak KUA sebaiknya bekerjasama dengan kecamatan,
mukim dan reje kampung untuk memberikan penyuluhan yang lebih
ekstra kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan,
untuk mengubah sudut pandang masyarakat kampung yang berada
diwilayah kemukiman redelong terhadap perkawinan dibawah tangan,
melalui penyuluhan yang terprogram, dengan tujuan agar masyarakat
tidak lagi melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang
sah menurut undang-undang perkawinan, sehingga para pihak yang
melakukan perkawinan dapat mempertahankan perkawinan nya itu
dimana pun dihadapan hukum.