Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Wisata Halal menjelaskan bahwa penyelenggaraan wisata halal
bertujuan memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada wisatawan
dalam menikmati wisata halal di Kota Banda Aceh. Namun kenyataannya
pelanggaran dalam penyelenggaraan wisata halal masih sering terjadi. Seperti masih
adanya fasilitas wisata, akomadasi dan restoran yang belum bersertifikat halal yang
merupakan pelanggaran.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengembangan
destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh, kendala dalam pelaksanaan
pengembangan destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh dan upaya mengatasi
kendala-kendala dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan
penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data
primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari
literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan destinasi
wisata halal di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berjalan maksimal yang
dipengaruhi oleh beberapa persoalan yaitu penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan
suci belum merata dan bahkan masih terdapat lokasi wisata yang menyediakan
fasilitas wisata tergolong minim. Selain juga dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha
yang belum memahami standar halal sesuai konsep wisata halal, kurang terjaganya
kebersihan lingkungan terutama pada objek wisata taman dan wisata bahari yang
lebih mengutamakan estetika, serta kurang maksimalnya pertunjukan seni budaya dan
atraksi di masa pandemi Covid-19. Kendala dalam pelaksanaan pengembangan
destinasi wisata halal di Kota Banda Aceh yaitu kepatuhan Syariah masih kurang,
akomodasi dan produk wisata belum sumuanya bersertifikat halal, kualitas sumber
daya manusia belum memadai, fasilias penunjang wisata belum memadai dan
kebersihan lingkungan wisata belum terjaga. Upaya mengatasi kendala-kendala
dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh yaitu mengintensifkan upaya
sosialisasi, mendorong program sertifikasi halal, pengembangan potensi SDM
kepariwisataan dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggar.
Kepada Dinas Pariwisata disarankan agar meningkatkan bekerjasama baik
dengan SKPK, pengusaha dan masyarakat serta terus melaksanakan sosialisasi dan
pengawasan yang lebih intensif mengenai program wisata halal. Kepada pengusaha
dan masyarakat disarankan agar mendukung sepenuhya pelaksanaan pengembangan
program standar wisata halal di Kota Banda Aceh demi terwujudnya kemamuran
Kota Banda Aceh yang berbasis Syariat Islam