Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/Pbi/2008
Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sangat jelas bahwa bank bertanggung jawab
serta memfasilitasi pengaduan nasabah, namun disaat keberlakuan Qanun lks banyak
nasabah yang mengalami masalah seperti tertelannya ATM sehingga bank di aceh
menyarankan nasabah untuk dapat mengurusnya ke kantor pusat yang berada di
Sumatera utara disebabkan bank konvensional di Aceh sudah dialihkan menjadi syariah.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
Bank Konvensional Setelah Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Keuangan Syariah, Untuk menjelaskan kendala dalam Perlindungan Hukum
Bagi Nasabah Bank Konvensional Setelah Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Untuk menjelaskan upaya yang di tempuh dalam
megatasi hambatan Bagi Nasabah Bank Konvensional setelah berlakunya Qanun
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris.
Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Reserch) dengan
mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (Librari Reserch)
yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank
Konvensional Setelah Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yaitu bank BSI
menyediakan tempat pengaduan dan menambah pegawainya untuk kenyamanan nasabah
akan tetapi sama sekali tidak ada produk aturan yang melahirkan perlindungan
konsumen, kendala dalam Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Konvensional
Setelah Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yaitu kurangnya minat masyarakat
dalam membantu penyuksesan program yang telah di tetapkan pemerintah, system bank
yang bersangkutan belum memadai dalam memenuhi tuntutan qanun lks, dan terlahirnya
aturan baru yaitu penggabungan antar bank oleh negara. upaya yang di tempuh dalam
megatasi hambatan Bagi Nasabah Bank Konvensional setelah berlakunya Qanun
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah hanyalah satu yaitu
menyediakan unit pengaduan hasil berlakunya Qanun Lembaga Keuangan Syariah.
Disarankan dalam memenuhi kewajibannya guna kepentingan hukum nasabah
pemerintah mengeluarkan aturan baru dan bank memenuhi kewajibannya sebagai
penyedia jasa. Disarankan kepada pihak bank terkait kendala agar bersungguh-sungguh
menyediakan perlindungan kepada nasabah bank. Disarankan bank seharusnya turun ke
daerah denga unit khusus untuk memudahkan nasabah dalam pemenuhan
kewajibannya berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.