Salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan/Mahkamah
Syar’iyah tingkat pertama kepada pihak yang kalah dalam suatu putusan
Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah melakukan tindakan
eksekusi. Tata cara dan pedoman pelaksanaan tindakan eksekusi itu telah diatur
secara lengkap dalam pasal 195 sampai dengan Pasal 208 H.I.R. atau Pasal 206
sampai dengan Pasal 228 RBg, namun dalam praktik masih ditemukan
pelaksanaan tindakan eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang tidak lagi
memiliki kekuatan hukum tetap.
Penelitian Studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan hukum
eksekusi suatu putusan Pengadilan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum
tetap, kepada pihak yang menang dan pihak yang kalah dalam suatu putusan
pengadilan yang tidak berkekuatan hukum tetap secara tidak adil yang merugikan
pihak yang lain dalam putusan yang dieksekusi itu.
Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan
metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam
praktik di masyarakat (law in action). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian
hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji hukum
sebagai perilaku nyata (actual behavior) yang terjadi dalam kehidupan sosial.
Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan
hukum eksekusi puutusan pengadilan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum
tetap bagi pihak pemohon eksekusi sebagai pihak yang dimenangkan dalam
putusan dilihat dari aspek hukum dan apakah akibat hukum putusan Peninjauan
Kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Banding
Mahkamah Syar’iyah dalam kasus Harta Bersama serta Bagaimana penyelesaian
yang harus dilakukan Pengadilan dan Pemohon Eksekusi terhadap eksekusi
Putusan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dibatalkan
oleh putusan upaya luar biasa Peninjauan kembali.
Disarankan perlunya peningkatan kompetensi dan pengawasan aparatur
peradilan dalam pelaksanaan eksekusi perdata, serta pengajuan permohonan
eksekusi baru berdasarkan putusan PK sebagai dasar hukum yang sah.