T. Muhammad Asyimuddin, 1701110065 (2021) Peran Nadzir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Sigli). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Aceh.
FILE GABUNGAN.pdf
Download (2MB)
FORM B.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (254kB)
Abstract
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 62 ayat (1)
Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai
mufakat. Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau
pengadilan. Peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf yang masih kurang aktif
dalam pengelolaan wakaf itu sendiri sehingga masih banyak tanah wakaf yang tidak
terkelola dengan baik.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan peran nadzir terhadap
pengelolaan wakaf. Proses penyelesaian terhadap sengketa pengelolaan tanah wakaf
dan ingin menjelaskan hambatan dan upaya dalam penyelesaian sengketa pengelolaan
tanah wakaf.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui dari penelitian lapangan dan
penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer
melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, bukubuku, dan peraturan perundang-undangan.
Peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf nadhir adalah pihak yang
menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai
dengan peruntukannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah
mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Kedudukan dan penyelesaian
sengketa terhadap pengelolaan tanah wakaf di atur di Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masih sangat
sederhana cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa
unsur dan syarat tertentu sesuai ajaran hukum islam. Proses penyelesaian sengketa
pengelolaan tanah wakaf melalui mediasi, albitrase atau pengadilan. Hambatan dan
upaya dalam penyelesaian sengketa di karena masih kurang pemahaman masyarkat
Kabupaten Pidie tentang wakaf itu sendiri dan upaya penyelesaian melalui tahapan
gampong ini terlebih dahulu diselesaikan melalui duek tuha gampong yaitu
musyawarah terbatas para tokoh masyarakat gampong yang mengerti ilmu agama dan
yang mengerti serta memahami perihal sengketa tanah wakaf.
Di sarankan kepada pihak nadzir dan wakif agar lebih memahami hal apa saja
yang harus di lakukan dan tidak boleh di lakukan sesuai aturan hukum yang berlaku
dan kepada pihak pengelola tanah wakaf seharusnya lebih memaksimalkan lagi
terhadap pengelolaan dengan memahami aspek manajemen dan juga keuangan agar
hasil pemanfaatan tanah wakaf juga dapat terlebih baik lagi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: 1.Dr. M.Thaib Zakaria, S.H,. M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Nadhir,Pengelolaan Tanah Waqaf, |
| Subjects: | 340 Ilmu Hukum > 346 Hukum Perdata |
| Divisions: | FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Repository 1 |
| Date Deposited: | 18 May 2026 04:34 |
| Last Modified: | 18 May 2026 04:34 |
| URI: | http://repository.unmuha.ac.id/id/eprint/683 |
