Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa penggantian biaya kerugian dan
bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur,
walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau
jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau
dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Pasal 9
akad pembiayaan FIF telah tercantumkan apa yang disebut dengan force
majeure. Namun nasabah FIF Group Cabang Banda Aceh tidak dapat memenuhi
suatu perikatannya yang disebabkan oleh covid-19 yang sedang terjadi di
Indonesia.
Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan leasing
pada FIF Group Cabang Banda Aceh dimasa pandemi covid-19. Pengaturan
force majeure Dalam Kontrak FIF Group Cabang Banda Aceh dan Upaya apa
saja yang dapat di tempuh dalam Hal Force Majeure dalam pembiayaan Leasing
pada masa pandemi covid-19.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch)
dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan
(Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembiayaan leasing pada FIF
Group Cabang Banda Aceh dimasa pandemi covid-19 tetap sesuai dengan
persyarat proses permohonan pembiayaan dan terhadap nasabah yang mengalami
efek dari covid-19 dapat mengajukan permohonan restrukturisasi. Pengaturan
Force Majeure Dalam Kontrak FIF Group Cabang Banda Aceh tidaklah secara
jelas. Melainkan hanya aturan umum terkait apa yang di sebut dengan force
majeure, sedangkan terhadap pelaksanaan pembiayaan dalam pada masa force
majeure tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah. Upaya yang dapat di
tempuh dalam force majeure dalam pembiayaan leasing pada masa pandemi
covid-19 yaitu memberikan keringananan dalam melaksanakan pelunasan dan
melakukan penyaluran pembiayaan melalui mitra FIF Group .
Disarankan kepada FIF Group pelaksanaan pembiayaan dimasa covid-19
agar dapat berhati-hati dan menimbang secara lebih efesien terhadap proses
kemudahaan dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat dimasa yang
disebut dengan force majeure,disarankan Pengaturan terkait force majeure
dalam kontrak FIF Group agar menerapkkan secara rinci pelaksanaan force
majeure tersebut dan tidak berpatokan terhadap peraturan pemerintah.