Eksekusi di lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan harus
dilaksanakan sesuai aturan. Aturan tersebut diberlakukan agar mengurangi
terjadinya kerugian antara para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
No.18/Puu-XVII/2019 dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah
menyempurnakan aturan hukum terkait fidusia. Pasal 15 ayat (2) dan (3) disebutkan
sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang memperoleh kekuatan
hukum tetap dan apabila debitur cidera janji maka kreditur mempunyai hak untuk
menjual benda tersebut atas kekuasaannya sendiri. Namun nyatanya, Lembaga
Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh menerapkan sistem
parate eksekusi, yang dapat melakukan eksekusi tanpa memiliki sertifikat fidusia.
Tujuan penulisan skripsi adalah untuk menjelaskan mekanisme
eksekusi benda jaminan yang terikat fidusia setelah Putusan MK Nomor 18/PuuXVII/2019, untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan eksekusi benda jaminan
yang terikat fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PuuXVII/2019 dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak pemberi
jaminan fidusia terhadap pelanggaran eksekusi benda jaminan berdasarkan
Putusan MK No. 18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul
Qiradh Madani cabang Kota Banda Aceh
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis
empiris dan yuridis normatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian
lapangan dan melalui penelitian kepustakaan serta data dianalisis menggunakan
pendekatan kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa mekanisme eksekusi pada
Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh merujuk
pada ketentuan yang berdasarkan prinsip syariah. Faktor yang menyebabkan
eksekusi benda jaminan fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan MK
No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang
Kota Banda Aceh karena pihak lembaga pembiayaan ini menggunakan sistem
parate eksekusi yang dapat melakukan eksekusi tanpa sertifikat fidusia dan hanya
merujuk pada ketentuan yang telah tertuang pada perjanjian. Pihak debitur
mengakui kelalaiannya dan menyerahkan benda jaminan secara sukarela tanpa
paksaan. Hal itu disebabkan atas kurangnya pengetahuan yang dimiliki pemberi
fidusia/debitur terkait aturan hukum yang berlaku.
Disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan memberikan edukasi dan
penyuluhan kepada masyarakat khususnya bagi pihak debitur, supaya
pengetahuan terkait jaminan fidusia dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan demikian pihak pemberi fidusia/debitur dapat melakukan upaya gugatan
apabila terjadi penyimpangan atau perbuatan hukum diluar aturan.