Pasal 33 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan pemekaran adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota
untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Aceh Lueser Antara yang merupakan calon Daerah
Otonomi Baru yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dapat dimekarkan namun hingga
kini belum mendapatkan izin pemekaran hal ini tentu menghambat perkembangan kemajuan
serta menjadi pertanyaan mengapa sampai saat ini tidak mendapatkan izin pemekaran.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kelengkapan syarat administratif
pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara yang telah terpenuhi berdasarkan undang-undang
Nomor 23 tahun 2014, serta menjelaskan hambatan dan upaya dari proses pemekaran Daerah
Otomoni Baru Provinsi Aceh Leuser Antara. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data
penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Research) dengan mewawancarai
responden dan informan dan menelaah kepustakaan (Library research) yaitu mengkaji buku- buku serta peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kelengkapan syarat administratif pemekaran Daerah
Otonomi Baru Provinsi Aceh Lueser Antara belum sepenuhnya terpenuhi, seperti surat
persetujuan Bupati/Wali Kota, surat keputusan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota, dan Kajian akademis layak atau tidaknya sebuah daerah dimekarkan menjadi
Daerah Otonomi Baru. Hambatan yang menyebabkan keterlambatan pemekaran Daerah
Otonomi Baru ini adalah diantaranya masih diberlakukannya moratorium oleh pemerintah pusat,
lemahnya konsolidasi daerah gabungan Aceh Lueser Antara, narasi yang masih bersifat
primordialis dikalangan masyrakat, dan ketidaklengkapan persyaratan sebagai calon Daerah
Otonomi Baru. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait yaitu dengan membentuk panitia
pembentukan Daerah Otonomi Baru Aceh Lueser antara.
Disarankan kepada pemerintah terkait agar membentuk tim pemekaran dengan melibatkan
seluruh kepala derah calon Daerah Otonomi Baru Aceh sehingga upaya pemekaran dapat
terintegrasi