Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Desa atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang
disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.
Penelitian ini bertujuan Keterbukaan Informasi Publik Dalam pengelolaan Dana
Desa secara bertahap belum efektif dalam pelaksanaan seperti partisipasi masyarakat desa
yang di buktikan dengan prinsip partisipatif, responsif, transparansi, guna mewujudkan
setiap program yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat .
Metode penelitian penulisan ini mengunakan metode yuridis empiris, data penelitian
diperoleh menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder yaitu membahas (buku�buku), teori- teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang
ada, dan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data Primer
(mewawancarai) dengan responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data
secara langsung
Hasil dari Penelitian Pelaksanaan program Dana Desa, dalam pembangunan fisik
pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang di
musyawarahkan, namun permasalahan yang ada ialah kurangnya pertanggung jawaban oleh
pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya.
Kepada Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat
yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya.
Pemerintah juga diharapkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus ke masyarakat
dalam pengelolaan dana desa dan pemerintah desa ikut serta dalam kebijakan-kebijakan desa
untuk mengatasi masalah internal dan eksternal terkait dana desa.