Hak konsumen diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, kemananan,
dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Salah satu peristiwa
hukum terjadi ketika konsumen hendak melakukan pembayaran dengan QRIS,
ternyata dananya terkirim dua kali sehingga merugikan konsumen.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis ketentuan hukum yang
mengatur terkait perlindungan hukum dalam transaksi jual beli menggunakan
QRIS di Indonesia. Mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan
kepada konsumen dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital, serta
menelaah tanggung jawab penyelenggara QRIS terhadap kerugian konsumen
akibat kegagalan sistem.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian doktorinal (doktorinal research)
yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku
maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Data
dalam penelitian studi kasus ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian
kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundangundangan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum dalam transaksi
jual beli menggunakan QRIS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor
Jasa Keuangan. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh perbankan
melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat agar dapat menggunakan
QRIS secara aman dan benar. Perlindungan hukum secara represif dilakukan
apabila terjadi permasalahan dalam transaksi, seperti penipuan atau pelanggaran
hak konsumen, yang dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan sesuai
ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, bank bertanggung jawab atas kerugian
konsumen akibat gangguan transaksi QRIS dengan memberikan penggantian dana
secara langsung. Penggantian dana tersebut berasal dari dana cadangan yang
disediakan oleh bank untuk mengatasi risiko, seperti keterlambatan pencairan
dana QRIS kepada merchant yang tertunda masuk ke rekening.
Disarankan kepada pemerintah untuk memperkuat dan menyempurnakan
peraturan kebijakan perlindungan konsumen dalam transaksi menggunakan QRIS.
Disarankan kepada konsumen untuk berhati-hati dalam menggunakan QRIS
sebagai alat pembayaran, mengingat meningkatnya potensi kejahatan di era
digital.