Pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta menjelaskan bahwa Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta. Akan tetapi pada saat ini terdapat berbagai macam
permasalan terkait dengan pembajakan film.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan
hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada penjual film hasil bajakan.dan
penyelesaian sengketa atas pelanggaran penjualan film melalui medsos secara
litigasi maupun non ligitasi.
Untuk melakukaan pennelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif.
Penelitian ini merupakan metode yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka
sebagai data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian
memfokuskan pada untuk membahas hasil penelitian ini, mengacu pada dasar-dasar
teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau kepustakaan seperti bukubuku teks, jurnal hukum, arsip atau dokumen publikasi hukum.
Hasil penelitian ini memperoleh bahwa fakor penyebab terjadinya
pembajakan film adalah faktor ekonomi yang merupakan faktor pendorong utama
terjadinya pembajakan film.Tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat
pengangguran yang tinggi membuat masyarakat berupaya untuk menambah
pendapatannya, faktor kemudahan akses juga menjadi salah satu alasan mengapa
para responden lebih memilih menonton di situs ilegal dan faktor kurangnya
pendidikan pada masyarakat di Indonesia tentang hak cipta . Perlindungan hukum
yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif, pemilik hak cipta sebagai
subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta
pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil
tindakan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Baik melalui jalur non litigasi maupun secara litigasi. Proses penyelesaian nonlitigasi terlebih dahulu bisa melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase,
sedangkan jalur litigasi atau pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya
melalui jalur non-litigasi tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa
yaitu dengan cara menempuh jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang
mengadili pelanggaran hak cipta adalah pengadilan niaga.
Disarankan kepada pemerintah untuk lebih melakukan sosialisasi terkait
dengan pentingnya hak cipta, sehingga masyarakat yang kurang pendidikan
paham penntingnya hak cipta ini.