Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Setiap perbuatan yang
melanggar hukum dan merugikan orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti
kerugian tersebut”. Namun pada kenyataanya terdapat perbuatan melawan hukum
terhadap penguasaan tanah yang telah dihibahkan namun dikuasai oleh orang lain.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan
hukum terhadap sertipikat tanah yang dikuasai oleh ahli waris lain, akibat hukum
dari sertipikat tanah yang dikuasai oleh ahli waris lain, hambatan dan upaya yang
dapat ditempuh terhadap sertipikat tanah yang dikuasai oleh ahli waris lain. Dan
alasan ibu tiri tidak memberikan sertipikat hak atas tanah.
Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah
pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literaturliteratur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi
untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan
masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan
dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan setelahnya oleh majelis hakim
mengabulkan dengan menghukum tergugat untuk menyerahkan sepetak tanah
Akibat hukum dalam adalah dengan cara Menghukum Tergugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp 1.259.000,00 dan menyerahkan tanah tersebut dalam
keadaan baik, kosong dan tidak ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya.
Hambatan dalam kasus sertipikat tanah hibah yang dikuasai oleh orang lain adalah
sertipikat yang belum dilakukan pembalikan nama, selain itu harta hibah serting
dianggap sebagai warisan yang belum dibagi, sehinggaa merasa berhak untuk
menguasai tanah tersebut. upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mediasi
oleh geuchik, mediasi BPN namun jika tidak ditmukan kesepakatan akan dilakun
gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Alasan ibu tiri penggugat menguasai
tanah milik penggugat dikarenakan tergugat ingin mempertahankan hak Tergugat
dan hak anak-anak tergugat dari hasil perkawinan dengan Alm. Drs. Ahmad
terkait bangunan pondasi yang dibangun oleh Alm. Drs. Ahmad dan Tergugat
pada saat Almarhum masih hidup di atas bidang tanah SHM No.10017 tersebut
juga memakai uang Tergugat dengan menjual mas kawin Tergugat.
Diharapkan lebih konsisten dalam memberikan perlindungan hukum
kepada pemegang hak yang sah berdasarkan sertipikat yang diterbitkan secara
resmi oleh negara. Disarankan juga setelah putusan berkekuatan hukum tetap,
penggugat sebaiknya segera mengajukan permohonan eksekusi apabila tergugat
tidak melaksanakan putusan secara sukarela.