Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) digunakan sebagai perjanjian
pendahuluan yang mengikat kedua belah pihak yaitu konsumen dan pengembang
(developer) dalam transaksi jual beli rumah yang belum sepenuhnya tuntas secara
hukum. Pengaturan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terdapat dalam Permen
PUPR No. 11/2019 tentang sistem perjanjian pengikatan jual beli rumah, dan di atur
dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan, faktor penyebab pengembang
(developer) wanprestasi juga bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas
wanprestasi yang dilakukan oleh pengembang ( developer ) dan untuk menjelaskan
upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli ( PPJB ) yang
dilakukan oleh pengembang ( developer ).
Penelitian ini menggunakan metode empiris. Pendekatan yang tidak hanya
menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengkaji
penerapannya di lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab
pengembang (developer) wanprestasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal merujuk pada masalah kekurangan modal,perencanaan proyek yang
tidak matang, manajemen yang tidak profesional, i’tikad tidak baik dari
developer,dan masalah legalitas tanah dan perizinan. Sedangkan, faktor eksternal
merujuk pada force majeure,perubahan kebijakan pemerintah. Adapun Bentuk
perlindungan hukum bagi konsumen yaitu perlindungan hukum preventif dan
perlindungan hukum represif yang mana telah di atur dalam beberapa regulasi, yaitu,
Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undangundang nomor 1tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, Undangundang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, dan peraturan menteri PUPR
nomor 11/PRT/M/2019. Adapun penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian
pengikatan jual beli ( PPJB ) menunjukkan dua mekanisme penyelesaian sengketa
yaitu Non – litigasi dan litigasi.
Untuk menjamin perlindungan hukum secara efektif, perlu adanya
penguatan mekanisme pencegahan administratif dan perlindungan kontraktual.
Pemerintah bersama instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN dan Dinas
Perumahan harus mewajibkan pendaftaran PPJB secara elektronik dalam sistem
informasi pertanahan, menyediakan akses publik terhadap status perikatan atas
objek properti tertentu juga mendorong pengawasan ketat terhadap developer agar
tidak menjual objek yang sama lebih dari satu kali.