Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Perantara Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( Bphtb ) Klien Pada Jual Beli Tanah

Rizkan, 2201110059 (2026) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Perantara Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( Bphtb ) Klien Pada Jual Beli Tanah. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Aceh.

[thumbnail of SKRPSI RIZKAN.pdf] Text
SKRPSI RIZKAN.pdf

Download (663kB)
[thumbnail of FORM B.pdf] Text
FORM B.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (186kB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat publik yang
berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan, termasuk dalam
transaksi jual beli tanah. Dalam proses tersebut, pembayaran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh
pihak pembeli sebelum akta jual beli ditandatangani. Dalam praktiknya, PPAT
sering berperan sebagai perantara dalam membantu klien memenuhi kewajiban
pembayaran BPHTB.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewajiban PPAT sebagai
perantara dalam proses pembayaran BPHTB, tanggung jawab PPAT terhadap
pelunasan BPHTB, serta kendala yang dihadapi PPAT dalam pembayaran BPHTB
di Kabupaten Bener Meriah.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan
pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan PPAT dan BPHTB serta melakukan penelitian lapangan
melalui wawancara dengan PPAT, pihak wajib pajak, dan instansi terkait. Data
yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki kewajiban untuk
memastikan BPHTB telah dibayar sebelum penandatanganan akta jual beli,
memeriksa bukti pembayaran pajak, memberikan penjelasan hukum kepada para
pihak, serta membantu proses administrasi pembayaran BPHTB atas dasar
kepercayaan dari klien. Tanggung jawab PPAT bersifat administratif dan
profesional, sedangkan kewajiban pembayaran BPHTB tetap berada pada wajib
pajak. Kendala yang dihadapi PPAT antara lain ketidaksesuaian nilai transaksi
dengan nilai riil, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai BPHTB, serta
hambatan dalam proses validasi dan administrasi pembayaran pajak.
Berharap penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai kewajiban pembayaran BPHTB sehingga tercipta kepastian hukum,
transparansi, dan tertib administrasi dalam setiap transaksi jual beli tanah. Bagi
pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya
meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pemungutan BPHTB di
Kabupaten Bener Meriah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Irfan Iryadi S.H.,M,Kn
Uncontrolled Keywords: PPAT, BPHTB, Tanggung Jawab, Jual Beli Tanah
Subjects: 340 Ilmu Hukum > 346 Hukum Perdata
Divisions: FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum
Depositing User: Repository .
Date Deposited: 13 May 2026 07:07
Last Modified: 13 May 2026 07:07
URI: http://repository.unmuha.ac.id/id/eprint/653

Actions (login required)

View Item
View Item