Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi
dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya tanggung
jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk makanan impor yang tidak berlabel
bahasa Indonesia belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha atas
pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia,
untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran
penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, untuk
menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas pelanggaran
penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia..
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian
skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (field
research) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai
responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian menunkukkan bahwa tanggung jawab pelaku
usaha atas pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa
indonesia adalah dengan mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran,
pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya. Faktor
yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk makanan
impor yang tidak berlabel bahasa indonesia yaitu banyaknya permintaan dari
konsumen atas suatu produk pangan impor, kurangnya pengetahuan dari pelaku
usaha dan kurangnya pengawasan dari pemerintah, upaya hukum yang dapat
dilakukan konsumen atas pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak
berlabel bahasa indonesia dengan melaporkan ke YAPKA, BPOM, Disperindag atau
menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa diluar
pengadilan.
Diharapkan kepada pelaku usaha untuk bertanggungjawab terhadap
kerugian konsumen akibat tidak mencantumkan label informasi dalam bahasa
Indonesia, kepada pemerintah agar dapat mengawasi para pelaku usaha.