Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, yang menjadi landasan hukum bagi setiap perkawinan. Namun,
implementasinya menimbulkan masalah hukum yang signifikan bagi pengungsi
Rohingya. Latar belakang penelitian ini adalah tantangan yuridis yang dihadapi
pengungsi berstatus tanpa kewarganegaraan (stateless), yang tidak memiliki dokumen
identitas resmi seperti paspor atau akta kelahiran. Ketiadaan dokumen tersebut
menjadi halangan utama karena merupakan syarat administratif wajib untuk
pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum positif yang
berlaku bagi perkawinan pengungsi, menganalisis secara mendalam penegakan
hukumnya terhadap komunitas pengungsi Rohingya, serta merumuskan solusi hukum
yang adaptif dan berperspektif kemanusiaan untuk mengatasi problematika yang
timbul akibat adanya kekosongan hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi
kepustakaan. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan
hukum (comparative approach). Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan
perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya
ilmiah terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya menghadapi
kendala administratif yang sangat besar. Akibatnya, perkawinan mereka seringkali
hanya sah secara agama dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Kondisi ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan
menimbulkan dampak serius, seperti kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran bagi
anak, ketiadaan akses terhadap layanan publik, serta kerentanan hukum terkait hak
waris dan hak asuh. Hal ini mengidentifikasi adanya kekosongan hukum (legal
vacuum) terkait pemenuhan hak perkawinan bagi pengungsi stateless.
Disarankan agar Pemerintah Indonesia menyusun regulasi khusus yang
memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi pengungsi dengan menyederhanakan
persyaratan administratif. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi
terkait seperti Kementerian Agama, Kemendagri, dan UNHCR, serta dilakukan
sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada komunitas pengungsi dan masyarakat
untuk menjamin perlindungan hak-hak fundamental mereka dalam membentuk
keluarga yang diakui negara.