Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan Indonesia Ferry wajib
bertanggungjawab apabila terjadi keterlambatan dalam pengangkutan orang atau
barang sebagaimana di sebut dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 66
Tahun 2024 Tentang Pelayaran. Meskipun demikian fakta yang terjadi PT ASDP
Aceh enggan bertanggungjawab jika ada keterlambatan dengan berbagai alasan.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Faktor-faktor yang menyebabkan
pembatalan perjalanan. Bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memberikan
ganti rugi bagi penumpang dan sistem penyelesaian sengketa bagi penumpang
yang dirugikan akibat pembatalan perjalanan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data
dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Mewawancarai
responden dan informan, data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukan faktor-faktor yang menyebabkan
pembatalan perjalanan karena cuaca buruk, kerusakan teknis pada kapal, karena
masalah administratif dan perizinan dan karena jumlah penumpang tidak
mencukupi. Bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memberikan ganti rugi
bagi penumpang yaitu pengembalian dana (refund) seluruh biaya tiket.
Menjadwalkan ulang keberangkatan jika pembatalan bersifat sementara, dan
menawarkan kompensasi lain untuk menutupi kerugian yang dialami penumpang.
Sistem penyelesaian sengketa bagi penumpang yang dirugikan akibat pembatalan
perjalanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, bisa melalui non-litigasi atau melalui litigasi. Jalur nonlitigasi antara lain Negosiasi langsung dengan perusahaan kapal, mediasi melalui
Badan Perlindungan Konsumen, Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melaporkan ke Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI). Melalui jalur litigasi yaitu mengajukan gugatan
perdata kepengadilan menuntut ganti rugi.
Disarankan PT. ASDP Aceh agar mencari alternatif lain untuk mencegah
tertundanya keberangkatan, misalkan dengan menyediakan Kapal cadangan
apabila ketertundaan tersebut di akibatkan karena kerusakan teknis pada Kapal.
Yayasan Perlindungan Konsumen Wilayah Aceh agar membuka kantor
perwakilan di Wilayah Pelabuhan, agar masyarakat mudah untuk mengajukan
pengaduan jika terjadi sengketa dengan PT. ASDP Aceh. Pemerintah sebagai
instansi pengawas di bidang pelayaran dapat menjalan tugas, pokok dan fungsinya
dengan baik dan maksimal.