Dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas
peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat
Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT). Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah pejabat yang diberikan
wewenang untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah khususnya dalam hal
wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sejarah hukumnya
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) diberikan kepada penjabat Camat
tapi dikarenakan kekurangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada masa lalu,
namun pada saat ini keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)
di Kota Banda Aceh perlu dipertanyakan oleh karena banyaknya Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan kewenangan
Camat sebagai PPATS, kendala yang dihadapi Camat dalam menjalankan
tugasnya sebagai PPATS, efektivitas Camat sebagai PPATS dalam menjalankan
tugasnya sebagai PPAT di Kota Banda Aceh .
Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum pendekatan
yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi
penelitian, melakukan survei di lapangan, wawancara dengan responden dan
informan mengenai permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian sebagai berikut kedudukan Camat sebagai PPATS
pandangan secara hukum sah dan kewenangan untuk membuat akta tanah di
wilayah kerjanya Camat memiliki sifat sementara artinya jika di wilayah Kota
Banda Aceh sudah terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mencukupi
maka kewenangan PPATS sebaiknya tidak usah diperpanjang lagi. Camat
memikul dua tugas pokok dan tugas tambahan dalam hal ini Camat sebagai
PPATS dan sebagai kepala wilayah Camat selaku aparat pemerintah merupakan
pegawai negeri yang mempunyai atasan yang dapat saja memengaruhi dalam
menjalankan jabatan sebagai PPAT sedangkan PPAT Notaris dapat bertindak adil
dan objektif karena dia bukan bawahan siapa pun. Camat sebagai PPATS dalam
menjalankan tugasnya sebagai PPAT di Kota Banda Aceh sudah tidak Efektif lagi
keberadaannya dikarenakan sudah banyak PPAT Notaris.
Memberikan saran pemerintah untuk meninjau kembali dan memperbarui
regulasi terkait kewenangan Camat sebagai PPATS. Pemerintah harus mengambil
langkah konkret untuk mengatasi kendala yang menghambat kinerja
Camat sebagai PPATS. Evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara (PPATS) di Kota Banda Aceh.