Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “memberi kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.” Namun dalam
kenyataannya perusahaan yang mempekerjakan ojek online yang menerima
pesanan fiktif tidak diberikan pengaturan kompensasi ganti rugi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab
perusahaan terhadap pekerja ojek online yang menerima pesanan fiktif, faktor
penyebab pekerja ojek online yang menerima pesanan fiktif belum terlindung dan
upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah terhadap pekerja ojek
online yang menerima pesanan fiktif.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan
yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku
atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang
berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada
lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tanggung jawab Grab adalah
dengan membuat laporan kepada platform Grab terkait pesanan fiktif yang
dialami sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Grab juga memberikan tanggung
jawab kepada driver dengan cara menyediakan layanan penggantian uang atau
reimbursement pada masing-masing akun driver yang mengalami pesanan fiktif.
Faktor yang menyebabkan pekerja ojek online yang menerima pesanan fiktif
belum terlindung adalah proses pengembalian uang atau ganti rugi pun tidak
diberikan secara langsung pada hari yang sama pada saat melaporkan, masih
menunggu maksimal 3-7 hari bahkan bisa lebih. Upaya yang dapat dilakukan oleh
driver adalah dengan mengadukan hal ini pada grab, setelahnya grab akan
mengusahakan untuk melacak orang tersebut dan menonaktifkan akunnya, akan
tetapi apabila tidak ditemukan hasil maka driver dapat melakukan gugatan ke
Pengadilan Negeri.
Disarankan agar pihak platform Grab meningkatkan efektivitas
perlindungan hukum terhadap driver yang mengalami pesanan fiktif. Hal ini dapat
dilakukan dengan memperjelas mekanisme pelaporan, mempercepat proses
verifikasi, serta memberikan kepastian waktu dalam pemberian penggantian
kerugian kepada driver.