Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 yang menjadi dasar hukum
pemberian santunan kepada korban kecelakaan. Ketentuan pelaksanaannya
diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 1964, khususnya Pasal 4 yang menetapkan
bahwa pelaksanaan santunan dilakukan oleh PT. Jasa Raharja, serta Pasal 10
ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban kecelakaan
lalu lintas jalan berhak atas santunan dari dana yang disediakan. Namun pada
kenyataannya tidak semua korban kecelakaan mendapatkan dana santunan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab PT.
Jasa Raharja dalam pembayaran santunan terhadap korban yang mengalami
kecelakaan lalu lintas, untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh korban
dalam menuntut klaim asuransi kecelakaan lalu lintas, untuk menjelaskan upaya
korban yang mengalami kecelakaan dalam menuntut haknya untuk mendapat
santunan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Data
dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data
dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan PT Jasa Raharja telah
memberikan pelayanan santunan sesuai prosedur, meskipun masih belum
sebanyak yang ditentukan oleh UU, baik jumlah santunan maupun proses
penyaluran santunan. Kendala utama dalam klaim santunan adalah rendahnya
literasi masyarakat tentang prosedur dan syarat klaim. Adapun penyelesaian
sangketa antara Pt Jasa Raharja dengan masyarakat dapat dilakukan dengan
melalui musyawarah, pengaduan ke kantor PT Jasa Raharja, Pendampingan
oleh LSM (Lembaga Perlindungan Konsumen), pengajuan ke BPSK, dan
sebagai langkah akhir yaitu menggugat ke pengadilan negeri.
Disarankan kepada PT. Jasa Raharja agar dapat meningkatkan efektivitas
layanan santunan dengan memperluas sosialisasi secara langsung kepada
masyarakat khususnya diwilayah yang tingkat literasinya masih rendah. Untuk
instansi terkait agar ditingkatkan komunikasi yang baik agar mempercepat
penyelesaian hak korban tanpa menimbulkan beban tambahan ditengah kondisi
darurat, dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih proaktif dalam mencari
informasi terkait dengan layanan PT Jasa Raharja.