Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh secara
musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kenyataannya pemutusan hubungan
kerja sepihak masih sering terjadi dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja
belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab pemutusan
hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan dengan pembayaran uang
pisah, dampak terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak PT. Matahari
Departement Store Tbk terhadap karyawan, dan upaya penyelesaian perselisihan
pemutusan hubungan kerja sepihak melalui litigasi dengan pembayaran uang
pisah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data
sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan
pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Sedangkan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh
data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitia ditemukan bahwa faktor penyebab
pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan dengan
pembayaran uang pisah yaitu efisiensi perusahaan, perubahan status perusahaan,
penutupan perusahaan, karyawan yang mengundurkan diri, pelanggaran oleh
karyawan, penahanan karyawan, adanya putusan perselisihan hubungan industrial
dan mangkir selama 5 (lima) hari kerja, Dampak terjadinya pemutusan hubungan
kerja sepihak PT. Matahari Departement Store Tbk terhadap karyawan yaitu dapat
menimbulkan kesulitan finansial, stres, depresi, dan hilangnya kepercayaan pada
perusahaan, Upaya penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak
melalui litigasi dengan pembayaran uang pisah yaitu dengan upaya non-litigasi,
gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sidang di Pengadilan Hubungan
Industrial, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan penegakan putusan.
Disarankan kepada pemberi kerja untuk dapat melakukan pertimbangan
sangat matang karena pengaruh pemutusan hubungan kerja sepihak cukup besar
bagi perusahaan dan pekerja itu sendiri, dan perusahaan dapat membina hubungan
kerja yang baik dengan pekerja agar faktor penyebab PHK sepihak tidak terjadi.