Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh secara
musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kenyataannya pemutusan hubungan
kerja sepihak masih sering terjadi dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja
belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab pemutusan
hubungan kerja sepihak oleh King Fried Chicken, untuk menjelaskan
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja
sepihak oleh King Fried Chicken berdasarkan putusan nomor 4/Pdt.SusPHI/2024/PN Bna, untuk menjelaskan penyelesaian pemutusan hubungan kerja
sepihak antara King Fried Chicken dengan pekerja.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data
sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan
pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Sedangkan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh
data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab pemutusan
hubungan kerja sepihak oleh King Fried Chicken dikarenakan Tergugat menuduh
Penggugat telah melakukan penggelapan uang milik Tergugat dan karena
permasalahan tersebut Tergugat memberhentikan Penggugat secara sepihak
dengan lisan, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pemutusan
hubungan kerja sepihak oleh King Fried Chicken berdasarkan putusan nomor
4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bna yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat dan ketentuan hukum yang mencakup saran untuk
mencapai keadilan dimana tujuan hukum tersebut adalah keadilan dan asas
hukum, penyelesaian pemutusan hubungan kerja sepihak antara King Fried
Chicken dengan pekerja yaitu dengan upaya proses penyelesaian melalui
pengadilan hubungan industrial karenakan belum menemukan kesepakatan dan
itikad baik dari para pihak.
Disarankan kepada pemberi kerja untuk dapat melakukan pertimbangan
sangat matang karena pengaruh pemutusan hubungan kerja sepihak cukup besar
bagi perusahaan dan pekerja itu sendiri, kepada para pihak yang kalah beritikad
baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela.