Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tiap
perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut. Namun dalam kenyataanya perbuatan melawan
hukum oleh pelaku usaha terhadap pembelian tiket pesawat perjalanan umroh
tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk perbuatan melawan
hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh, untuk
menjelaskan faktor penyebab perbuatan melawan hukum yang timbul dalam
pembelian tiket pesawat perjalanan umroh, untuk menjelaskan pertimbangan
hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam
pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berdasarkan putusan nomor
24/Pdt.G/2023/PN Bna.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan (library research) untuk
memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan,
buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data
primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk perbuatan melawan hukum
yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berupa tidak adanya
itikad baik Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran pemesanan tiket pesawat
sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi kepada Penggugat, faktor penyebab perbuatan
melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh
yaitu adanya persepsi yang tidak sinkron antara objek hukum dan para subjek
hukum, awam hukum, faktor yuridis dan faktor administrasi, pertimbangan
hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam
pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berdasarkan putusan nomor
24/Pdt.G/2023/PN Bna yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat dan ketentuan hukum yang mencakup saran untuk mencapai keadilan
dimana tujuan hukum tersebut adalah keadilan dan asas hukum.
Disarankan kepada pihak Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan
melawan hukum yang timbul yang berakibat kerugian pada pihak Penggugat,
kepada para pihak agar dapat memperjelas apa yang diperjanjikan untuk
menghindari terjadinya faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum,
kepada pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim.