Pasal 1365 KUH Perdata, yang menjelaskan "Setiap perbuatan melanggar
hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”. kenyataanya
walaupun sudah diatur namaun masih saja terjadi pperbuatan melawan hukum. Salah
satu perbuatan melawan hukum yaitu terkait dengan penyerobotan tanah yang
dilakukan di Kota Banda Aceh pada putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Bna.
Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya
penyerobotan tanah, akibat hukum terhadap perbuatan penyerobotan tanah dan
tanggung jawab para pihak terhadap perbuatan penyerobotan tanah.
Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif (kepustakaan).studi
kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui
serangkain membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan
objek penelitian.
Hasil penelitian ini memperoleh bahwa Dalam putusan Nomor
56/Pdt.G/2023/PN. Bna faktor yang menjadi penyebab penyerobotan tanah adalah
dikarenakan ingin menguasai secara penuh serta sengaja melakukan pembongkaran
dan penyerobatan batas tanah tanpa adanya koordinasi atau musayawarah dengan
Para Penggugat setelah Ayah Para Penggugat Meninggal dunia walaupun Penggugat
I sudah menegur secara lisan. Akibat hukum dalam peristiwa tersebut adalah
menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah merusak pembatas tanah
peninggalan Alm. Abdul Salam Bin Ismail Bin Ahmad dan mengambil serta
menguasai tanah peninggalan Alm. Abdul Salam Bin Ismail Bin Ahmad dengan
ukuran ± 3 x 10 Meter adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan
menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00
(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dalam putusan Nomor
56/Pdt.G/2023/PN.Bna telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum,
sehingga Tergugat wajiblah bertanggung jawab, tanggung jawab yang diberikan oleh
Majelis Hakim kepada tergugat dengan Menghukum Tergugat I untuk membongkar
pagar dan menyerahkan tanah peninggalan Alm. Abdul Salam Bin Ismail Bin
Ahmad dengan ukuran ± 3 x 10 Meter kepada Para Penggugat dalam keadaan
kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya.
Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau penyeluruhan
kepada masyarakat terkait dengan kepemilikan hak milik atas tanah agar tidak terjadi
kasus penyerobotan tanah di masa depan, hal ini dikarenakan dapat merugikan pemilik
hak atas tanah.