Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun
dalam kenyataannya tanggung jawab pelaku usaha terhadap upah pekerja belum
dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku usaha
tidak lagi membayar upah kepada pekerja pada PT. Wahana Aceh Power, untuk
menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap upah pekerja berdasarkan
putusan pengadilan negeri nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna, untuk
menjelaskan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak membayar upah pekerja
sesuai dengan upah minimum yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data
sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan
pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Sedangkan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh
data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab pelaku usaha tidak
lagi membayar upah kepada pekerja PT. Wahana Aceh Power karena perusahaan
menganggap bahwa karyawan sudah selesai masa kontraknya, karyawan tidak ada
kaitannya lagi dengan perusahaan, terdapat masalah pada transfer, tanggung jawab
pelaku usaha terhadap upah pekerja berdasarkan putusan pengadilan negeri nomor
16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna yaitu dengan cara membayar hak dan kompensasi
pemutusan hubungan kerja kepada pekerja seluruhnya dengan jumlah yang telah
ditentukan karena pelaku usaha melanggar aturan yang berlaku, akibat hukum
bagi pelaku usaha yang tidak membayar upah pekerja sesuai dengan upah
minimum yang berlaku berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.
Diharapkan kepada para pelaku usaha untuk melaksanakan perlindungan
hukum terhadap pekerja/buruh sesuai dengan aturan yang berlaku, para
pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pelaku usaha
tentang pengupahan agar tidak terjadinya kerugian yang diderita pekerja/buruh,
para pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam pemberian upah
kepada pekerja agar tidak terkena sanksi pidana atau sanksi denda.