Pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 diatur
bahwa Gugatan Perceraian terhadap Prajurit oleh suami/istri harus terlebih dahulu
mendapat Surat Izin Cerai dari Komandan/Atasan yang bersangkutan. Meskipun
telah di atur secara khusus namun Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
masih mengabulkan perceraian yang diajukan oleh istri TNI tanpa adanya
kelengkapan syarat surat izin atasan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan akibat hukum bagi
TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim
Mahkamah Syari’ah Banda Aceh dalam memutuskan perkara perceraian anggota
TNI yang tidak mendapatkan surat izin cerai dari atasan. Menjelaskan kesesuaian
putusan hakim yang mengabulkan gugatan perceraian tanpa izin atasan dalam
perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms.Bna dengan peraturan Perundang-Undangan.
Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis
empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Data
yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan
dipadukan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi TNI yang
bercerai tanpa izin atasan dapat mengakibatkan sanksi disiplin dan administratif
yang signifikasi, yang bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan integritas
institusi militer. Pertimbangan Hakim memutuskan perkara perceraian anggota
TNI yang tidak mendapatkan surat izin atasan karena penggugat selaku istri dari
tergugat yang berstatus anggota TNI tidak diwajibkan untuk melampirkan surat
izin dari atasan mengigat bahwa penggugat bukan anggota TNI. Keputusan
Hakim telah sesuai dengan asas keadilan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun
kurang sesuai dengan peraturan panglima TNI nomor 50 tahun 2014 karena tidak
bersifat obscuur libel.
Diharapkan kepada lembaga yang menangani izin perceraian bagi anggota
TNI untuk dapat memberikan kemudahan dalam proses pengurusan surat izin
atasan, khususnya bagi istri TNI yang telah mengajukan cerai, sebagai bentuk
perlindungan hukum terhadap perempuan. Disarankan kepada lembaga Hakim
dalam menangani putusan yang sama sebagai preseden, serta tidak
mempersulitkan perempuan yang ingin bercerai, sebagai bentuk perlindungan
hukum terhadap perempuan.