Pasal 1365 KUHPerdata yang mana menjelaskan bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Salah satu perbuatan melawan hukum terjadi dalam peristiwa tanah yang dikuasai oleh orang lain sehingga membuat kerugian bagi pemiliknya
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No 52/PDT.G/2023/PN.BNA, faktor penyebab pemilik sertipikat hak milik yang dikuasai oleh orang lain dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak milik yang dikuasai oleh orang lain.
Penelitian ini kajian dilakukan dengan melalui penelitian hukum normatif, pendekatan ini merupakan metode yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka sebagai data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian memfokuskan pada untuk membahas hasil penelitian ini, mengacu pada dasar-dasar teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau kepustakaan seperti buku- buku teks, jurnal hukum, arsip atau dokumen publikasi hukum.
Hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sertipikat yang menjadi objek gugatan adalah kepunyaan dari Penggugat, sehingga Tergugat tidak berhak untuk melakukan balik nama atas sertipikat tersebut, karena hal ini merugikan bagi pihak-pihak yang memiliki tanah tersebut. Selian itu jika penggugat bersikeras untuk melakukan pembatalan terhadap sertipikat tersebut, seharusnya diajukan ke Pengadila Tata Usaha Negara. Faktor penyebab pemilik sertipikat hak milik yang dikuasai oleh orang lain belum terlindungi yaitu karena adanya Faktor Ekonomi, adanya Faktor Pendidikan Sistem dan sistem pendaftaran tanah dengan publikasi negatif bertendensi positif yang dilakukan BPN, masih menimbulkan masalah di bidang pertanahan. Dalam putusan
52/Pdt.G/2023/PN. Bna bentu perlindungan hukum yang diberikan adalah menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah beserta Sertipikat Tanah (SHM) Nomor 10127 dan objek sengketa dalam keadaan baik, terbebas dari beban apapun Kepada Para Penggugat. Putusan yang ingkrah menjadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Penggugat.
Disarankan kepada majelis hakim agar mempertimbangkan segala putusan dengan seadil-adilnya sehingga putusan tersebut akan menghasilkan putusan yang memiliki asas keadikan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan tidak terjadi multi tafsir sehinngga akan menimbulkan sengketa yang mungkin akan ditimbulkan di kemudian hari.