Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan Hak-hak yang sifatnya sementara
sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, dan hak
sewa tanah pertanian, namun kenyataannya dilapangan masih terdapat dalam
perjanjian gadai tanah sawah yang mendapatkan kerugian sebelah pihak dengan
melanggar perjanjian tersebut.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan Perlindungan hukum
terhadap pemberi gadai dalam pelaksanaan perjanjian gadai. Untuk menjelaskan
Faktor penyebab Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Gadai Dalam
Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Sawah Tidak Tercapai. Untuk menjelaskan
Upaya apa saja yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan persoalan tanah gadai
yang dimanfaatkan oleh kreditur.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris
yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti
nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum
dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (library
reseach) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai para responden
dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil Penelitian Menunjukan Perlindungan hukum terhadap pemberi gadai
dalam pelaksanaan perjanjian gadai Perlindungannya dilihat dari Pasal 52 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, Barangsiapa
dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 bulan. Faktor penyebab Perlindungan Hukum
Terhadap Pemberi Gadai Dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Sawah Tidak
Tercapai yaitu bahwa terjadinya kesalah pahaman antara kedua belah pihak dalam
maksud isi dari salah satu perjanjian Gadai tersebut yang kurangnya penjelasan.
Upaya Dalam Menyelesaikan Persoalan Tanah Gadai Yang Dimanfaatkan Oleh
Kreditur dapat disimpulkan Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi warga
desa tentang pentingnya pemahaman yang jelas terkait perjanjian gadai dan
perlunya keadilan dalam menyelesaikan perselisihan.
Membuat penyelenggaraan program pendidikan dan penyuluhan hukum
kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai di dalam
pedesaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran pemberi gadai terhadap
hak-hak mereka sehingga mendapatkan payung hukum yang sangat jelas.