Pasal 281 Kitab-Kitab undang-undang (KUHP) “Diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah”. Jika perbuatan itu sebagaimana dimaksud pada angka 1, bahwa “barang siapa
dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Namun dalam kenyataannya meskipun
perbuatan itu telah diancam dengan hukuman yang sangat berat akan tetapi perbuatan
tersebut masih juga terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak
kesusilaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI, penerapan pidana terhadap oknum tni
yang melalakukan tindak pidana asusila, dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana
kesusilaan yang dilakukan oleh oknum anggota tni.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris
dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mempelajari
literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (field
research) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung
dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian munjukkan bahwa, faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila
yang dilakukan oleh oknum TNI adalah faktor hawa nafsu, faktor keimanan, faktor
lingkungan, faktor pergaulan, dan fakor teknologi. Penerapan pidana terhadap oknum TNI
yang melakukan tindak pidana asusila berupa hukuman penjara selama 4 bulan dan pejara 6
bulan serta dikurangi sepenuhnya masa tahanan selama pelaku dalam tahanan. Upaya
penaggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI berupa tindakan
preventif dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan keagamaan yang dilakukan setiap
pertemuan yang bekerja sama dengan pihak Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di
setiap satuan khususnya Anggota TNI, serta tindakan represif berupa penegakan hukum
dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan asusila yang meliputi
penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana
asusila yang dilakukannya. apabila pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan ditindak
lanjuti menurut hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan
aspek manfaat yang terjadi.
Disarankan agar di setiap satuan TNI selalu mengadakan bintal (pembinaan mental)
berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Juga disarankan kepada hakim dalam
menjatuhkan hukuman kepada pelaku harus lebih tegas lagi agar pelaku tidak berani lagi
melakukan kejahatan.