Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang namun dalam pelaksanaannya
masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam proses penyidikan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan
tindak pidana pemalsuan surat tanah, hambatan penyidikan terhadap tindak pidana
pemalsuan surat tanah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan
penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan
dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan
informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak
pidana pemalsuan surat tanah yaitu didahului dengan menerima laporan dari
masyarakat yang mengalami tindak pidana, melakukan pemeriksaan terhadap
pelapor dan membuat kelengkapan administrasi lainnya, pemeriksaan terhadap
saksi, ahli, tersangka dan melakukan upaya paksa seperlunya. Hambatan yang
dihadapi dalam penyidikan adalah tersangka yang melarikan diri, sarana prasarana
yang tidak memadai, tata urut administrasi yang rumit, terbatasnya jumlah
personil penyidik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut
adalah melakukan koordinasi dengan kepolisian seluruh Indonesia untuk mencari
tersangka yang melarikan diri, meningkatkan sarana prasarana, dan menambah
jumlah personil penyidik.
Kepada pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan kiranya
dapat segera menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana pemalsuan surat
tanah dan sesegera mungkin menemukan tersangka yang melarikan diri. Sehingga
memberikan kepuasan kepada pihak korban dengan kinerja kepolisian serta
memberikan perlindungan terhadap korban agar pelaku yang melarikan diri
tersebut tidak akan pernah mengganggu korban lagi di kemudian hari dan kepada
Pemerintah perlunya melakukan sosialisasi yang berupa Edukasi /pembelajaran
kepada masyarakat tentang permohonan dan proses penerbitan Surat Keterangan
Kepemilikan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga tidak
menimbulkan sengketa kepemilikan lahan ditengah masyarakat dan tidak terjadi
penipuan terhadap alas hak dengan bukti kepemilikan surat/dokumen yang palsu
atau dipalsukan