Permufakatan jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 88 yang menyebutkan: “Permufakatan jahat dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”, dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang ini. Walaupun dapat dikenakan hukuman yang relatif berat, pada Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. ternyata masih ditemukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan apakah faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika. Untuk menjelaskan apa dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku, dan apakah hambatan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan hukum normatif yang melakukan pendekatan yuridis empiris , dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku dan artikel tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai, responden maupun informen untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Jantho.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya pemufakatan jahat tindak pidana narkotika adalah untuk memudahkan terjadinya tindak pidana narkotika, untuk memutus mata rantai antara pelaku utama, dan orang yang turut melakukan dan orang yang membantu. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku antara lain, terdakwa tidak berbelitbelit dalam memberikan keterangan dimuka sidang, mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan, menyesali telah melakukan tindak pidana, sopan dan bekerja sama dalam mengikuti proses persidangan.Hambatan dalam Upaya penanggulangan dan pencegahan pemufakatan jahat tindak pidana narkotika yakni: Hambatan untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan Badan narkotika nasional, Keterbatasan Dana, Rendahnya peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan untuk mencegahan dan menanggulangi penyalahgunaan antara lain: Promotif (pembinaan), Kuratif (pengobatan), Represif (penindakan).

Disarankan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan guna memberantas kemiskinan. Hendaknya hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku mempertimbangkan situasi Indonesia sekarang ini dalam keadaan darurat narkotika.