Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan orangorang yang digolongkan sebagai penjual atau pengedar narkotika ditetapkan sebagai
penjahat, pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol
atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan,
menyuruh dan menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu
organisasi narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika.Pasal 67
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak Korban
Penyalahgunaan Narkotika bahwa Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Anak
yang terlibat produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, perawatan,
dan rehabilitasi. Dalam kenyataannya pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
ditemukan Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika yang direhabilitasi.
Tujuan penelitian skripsi ini untuk memenuhi Untuk mengetahui
PengaturanHukum terhadap Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak yang Menjadi Korban
Penyalahgunaan Narkotika dan Untuk mengetahui hambatan dalam pemenuhan Hak
Rehabilitasi terhadap Anakyang menjadi Korban penyalahgunaan Narkotika dan
bagaimana cara mengatasinya
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data
penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan
informan serta mnelaaeh kepustakaan yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundangundangan.
Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap Pemenuhan Hak
Rehabilitasi bagi AnakKorban Penyalahgunaan Narkotika belum berjalan dengan efektif.
Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas
pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub sarana dan prasarana, Badan Narkotika Nasional
Provinsi Aceh tidak memiliki sarana untuk menempatkan peserta yang ingin menjalani
rehabilitasi melainkan rehabilitasi rawat jalan. Hambatan dalam pemenuhan Hak
Rehabilitasi terhadap Anakyang menjadi Korban penyalahgunaan Narkotika di Badan
Narkotika Nasional Provinsi Aceh ada dua faktor yaitu: pertama faktor ekternal yaitu
sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan
penyalahgunaan narkoba. Kedua faktor eksternal yaitu kekhawatiran berhadapan dengan
hukum sehingga bayak diantaranya yang tidak berani melapor baik itu keluarganya
ataupun kerabatnya 1yang terlibat dalam masalah Narkotika. Faktor internal yang kedua
yaitu masyarakat kurang antusias terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Aceh
sehingga masyarakat minim pengetahuan tentang rehabilitasi.
Diisarankan kepada Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana
yang memadai untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi para pecandu dan
penyalahguna narkoba di Provinsi Aceh. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
diharapkan untuk lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi demi
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, dan untuk
masyarakat terutama dari pihak keluarga orang tua/wali diharapkan segera melaporkan
anaknya apabila diketahui telah menjadi pecandu Narkotika.