Pasal 3 huruf K Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “salah satu hak anak dalam proses peradilan pidana adalah berhak: memperoleh advokasi sosial”. Advokasi sosial merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan dan ketidakadilan”. Namun tidak semua anak mendapatkan hak advokasi sosial.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme pemberian hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hambatan dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui mekanisme pemberian advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara memilih tujuan advokasi agar mendapatkan gambaran kejahatan, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi, mengidentifikasi sasaran advokasi terhadap anak, serta mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Hambatan atau permasalahan yang dihadapi pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadvokasi anak berhadapan dengan hukum adalah kurangnya personil, fasilitas tidak memadai, faktor kondisi psikologi anak, kurangnya peran serta orang tua, dan kurangnya anggaran. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu menambah jumlah personil, meningkatkan sarana dan prasarana, memulihkan psikologis anak, bekerja sama dengan orang tua, dan penambahan anggaran

Disarankan kepada pihak Dinas Sosial agar dana advokasi sosial disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan hak anak. kepada orang tua agar bekerjasama untuk membantu pelaksanaan advokasi sosial sehingga terlaksana dengan maksimal.