Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Meskipun sudah diatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi secara ilegal tersebut namun masih terdapat kasus pornografi yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Sinabang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial, untuk menjelaskan pertimbangan hakim memberi hukuman yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuannya hukum normative dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten ilegal pornografi melalui media sosial yaitu faktor keimanan, lingkungan/ keluarga, dan kepribadian perilaku. Pertimbangan hakim memberi hukuman yang relatif ringan kepada pelaku karena pelaku masih muda dan ingin memperbaiki diri, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, serta pelaku belum pernah dihukum. Upaya dalam penanggulangan yaitu melalui upaya preventif dalam upaya penanggulangan ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan sosialisasi dampak tindak pidana pornografi dan Upaya represif ulama juga berperan dengan cara memberikan kajian ceramah dampak dari tindak pidana pornografi.

Disarankan kepada pelaku harus bisa berfikir untuk membedakan mana yang baik dan tidak. Disarankan kepada Hakim dan Jaksa disarankan agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan.