Penerapan asas ne bis in idem sebagaimana diatur dalam pasal 1917 kita undang-undang Hukum perdata merupakan dasar hukum untuk menjamin kepastian hukum dengan melarang memeriksa kembali perkara yang sama. Namun,dalam sengketa ekonomi khususnya eksekusi hak tanggungan,sering terjadi perlawanan berulang oleh ahli waris debitur meskipun sengketa tersebut telah di selesaikan sebelumnya melalui perdamaian (akta van Dading) oleh pewarisnya. Hal ini terlihat dalam putusan mahkamah Syariah Banda Aceh nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna yang menolak gugatan ahli waris terkait pembatalan lelang yang sebelumnya telah di sepakati damai oleh orang tua mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan asas ne bis in idem terhadap subjek hukum yang berbeda ( ahli waris), menganalisis kesesuaian putusan dengan hukum jaminan nasional, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian eksekusi lelang dalam perbankan syariah.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus ( case approach). Data penulisan diperoleh melalui kepustakaan (library research). Data penulisan diperoleh melalui penelitian kepustakaan ( library research) dengan menelaah putusan nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna, peraturan perundang-undangan terkait hak tanggungan dan hukum acara perdata, serta literatur hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menerapkan asas ne bis in idem adalah tepat karena ahli waris berkedudukan sebagai penerus hak umum ( rechtverkrijgende) yang satu kesatuan kualitas dengan pewaris sesuai pasal 833KHUPerdata, sehingga terikat pada akta perdamaian terdahulu. Putusan ini telah sesuai dengan undang-undang hak tanggungan untuk melindungi asas parate executie dan melindungi pembeli lelang yang beritikad baik. Implikasi putusan ini secara efektif memutus mata rantai gugatan berulang ( chain lawsuits) yang bertujuan menunda eksekusi,serta memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah

Disarankan agar majelis hakim konsisten menerapkan prinsip ini untuk mencegah penyalahgunaan upaya hukum yang di buat pewaris bersifat final dan mengikat terhadap harta warisan, dan hakim konsisten menerapkan asas ne bis in idem secara substantif terhadap ahli waris sebagai penerus hak dan kewajiban pewaris guna menjaga kepastian hukum dan menjaga perkara berulang. Lembaga keuangan syariah juga disarankan meningkatkan resiko litigasi melalui pendokumentasian kesepakatan secara sah dan sesuai prosedur, sementara masyarakat perlu memahami bahwa kewarisan tidak hanya memindahkan aset tetapi juga tanggung jawab hukum yang melekat padanya