Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan Korban berhak atas Penanganan Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 67 ayat (2) dijelaskan Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang namun masih banyak perempuan korban penyebaran konten pornografi yang belum mendapatkan perlindungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban penyebaran konten pornografi dan hambatan perlindungan hukum bagi perempuan korban penyebaran hukum bagi perempuan korban penyebaran konten pornografi dan upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban penyebaran konten pornografi yaitu pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, diberlakukan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan melakukan upaya perlindungan melalui jalur preventif, dan jalur represif. Dan hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban penyebaran konten pornografi antara lain tidak ada payung hukum khusus yang mengatur tentang perempuan korban konten pornografi, minimnya perspektif gender dikalangan aparat penegak hukum, budaya misoginis dan patriarki, penyebaran foto/video intim dianggap sebagai konsensual dan penanganan sering kali berakibat backlash hukum. Upaya untuk mengatasinya antara lain, meminta kepada pemerintah untuk membuat regulasi hukum khusus menyangkut perlindungan terhadap perempuan korban pornografi, memberikan pendidikan khusus terdahap penegak hukum dan melaksanakan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian.

Kepada pemerintah sudah saatnya membuat regulasi hukum terbaru yang memang spesifik dan dapat menjamin serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online, khususnya juga perempuan korban pornografidan kepada seluruh perempuan harus lebih berhati-hati dalam menjaga tubuh serta berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain.