Penerapan Restorative Justice diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan Restorative Justice terdapat pada Pasal 4 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Namun, dalam penerapannya tidak semua syarat terpenuhi untuk dilakukan restorative justice.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian, Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, hambatan dan upaya dalam penerapan syarat Restorative Justice.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui beberapa faktor yang penyebab tindak pidana pencurian terbagi atas faktor internal dan eksternal, faktor internal didalamnya terdapat faktor individu sedangkan faktor eksternal adalah faktor kedekatan, faktor kelalaian masyarakat dan faktor ekonomi serta faktor lingkungan. Penerapan restorative justice dilaksanakan dengan dasar Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dengan melihat syarat umum dan syarat khusus serta penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restorative. Hambatan dalam pelaksanaan adalah belum dikenal oleh masyarakat dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi, sedangkan upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan ketentuan restorative justice dan menjelaskan manfaat kepada masyarakat akibat restorative justice.

Disarankan kepada pihak kepolisian agar penerapan restorative justice lebih maksimal dan juga mensosialisasikannya kepada masyarakat agar dikenl secara umum mengenai penyelesaian kasus dengan keadilan restorative.