Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Namun dalam penerapannya tetap saja tiap gampong menyelesaikan jarimah zina secara adat dan memberikan hukum jauh seperti apa yang diharapkan yaitu memberikan hanya denda.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyelesaian jarimah zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat, penerapan hukum tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami dan hambatan dan upaya penyelesaian tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian jarimah zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat tidak memberikan efek jera dan sudah jelas hukuman yang tertera oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bagi pelaku zina sangat jauh lebih berat dibandingkan hukuman hukum adat, penerapan hukum tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki Suami terdapat perbedaan penerapan hukum tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. Artinya masyarakat lebih setuju diterapkannya hukuman cambuk dan dialihkan penerapannya kepada pihak yang berwenang, hambatan dan upaya penyelesaian tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat kurangnya kejujuran dari pelaku dan pelaku memiliki bekingan, masyarakat mengerti bahwa Aceh memiliki Qanun dan dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan hukuman yang lebih baik dan mengakibatkan Qanun Aceh tidak berjalan dengan baik. upaya yang dilakukan adalah memberikan kajian disaat pertemuan bersama pihak gampong tentang adanya Qanun Aceh yang dapat membantu pihak gampong menyelesaikan perbuatan zina tanpa penyelesaian secara adat

Disarankan kepada pemerintahan gampong terhadap penyelesaian jarimah zina dapat diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah dan tidak lagi diselesaikan secara adat, Disarankan kepada Pemerintahan Gampong dalam menerapkan hukum bagi pelaku zina harus memberikan efek jera, Disarankan kepada pihak gampong dapat memberikan hal tersebut kepada Wilayatul Hisbah dan hanya memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi perbuatan zina.