Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa: “Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan „Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan "Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni”. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan tersebut belum pernah diberikan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan sudah diberikan, dan untuk menjelaskan faktor tidak diberikannya restitusi hak korban jarimah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library reserch) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (field reserch) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan restitusi hak korban jarimah pemerkosaan di wilayah hukum Mahkamah Syar‟iyah Kabupaten Aceh Barat Daya, belum pernah diberikan dalam putusan hakim, yang disebabkan oleh tidak adanya permintaan dari korban maupun dari ahli warisnya, dan faktor tidak diberikannya restitusi hak korban jarimah pemerkosaan, masyarakat tidak mengetahui tentang adanya aturan restitusi dalam Qanun Jinayat tersebut, korban dan ahli warisnya tidak mengetahui ada hak restitusi baginya yang dapat dimintakan kepada pelaku di pengadilan, dan tidak ada pemberitahuan tentang hak restitusi dalam proses peradilan.

Disarankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat, dan di sarankan juga Kepada pemerintah pusat maupun pemerintah aceh hendaknya menetapkan ketentuan tata cara pelaksanaan Restitusi kepada korban pemerkosaan dalam Qanun yang berlaku.