Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang merokok dalam lingungan rumah sakit diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berbunyi : “Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).”Meski adanya ancaman pidananya namun kasus ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh semakin banyak dan meresahkan pengguna jalan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelaku merokok dalam lingkungan rumah sakit, hambatan yang dihadapi dalam dalam penyelesaian kasus pelaku yang merokok dalam lingkungan rumah sakit, penanggulangan seperti apa yang diterapkan dalam kasus pelaku yang merokok dalam lingkungan rumah sakit. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna penelitian data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-suber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya yaitu faktor kepribadian pelaku, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor adanya kesempatan yang diperoleh pelaku. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pentingnya patuh terhadap aturan mengenai kawasan tanpa rokok khususnya diwilayah rumah sakit, tidak terserdianya smoking area dibagian luar seputaran rumah sakit, kurangnya partispasi masyarakat terhadap penerapan kawasan tanpa rokok, upaya yang dilakukan yaitu melalui upaya pencegahan (preventif) sebelum terjadinya kejahatan dan upaya penindakan (represif) setelah terjadinya kejahatan.

Disarankan kepada pelaku merokok dalam lingkungan rumah sakit disarankan agar tidak mengulangi perbuatannya dan bersikap lebih patuh akan hukum serta menyehatkan diri sendiri, disarankan kepada penegak hukum agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan tercapai ketentraman dalam masyarakat