Pasal 36 Undang-Undang 42 Tahun 1999 menyatakan pemberi fidusia
yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek
jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa
pesetujuan tertulis dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta
rupiah). Namun kenyataanya tindak pidana penggelapan surat jaminan fidusia
kenderaan roda empat masih sering terjadi dan sanksi yang diterapkan ringan.
Tujuan penelitian studi kasus ini untuk menganalisis penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan surat jaminan kenderaan roda empat
dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bna, untuk menganalisis pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana penggelapan surat jaminan fidusia kenderaan
roda empat dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bna
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian doktorinal yuridis normatif yaitu
suatu peneliatian yang menganalisi hukum baik yang tertullis di dalam buku
maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Data
dalam penelitian studi kasus ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian
kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundangundangan.
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana penggelapan surat jaminan fidusia kenderaan roda empat
dalam putusan nomor 23/Pid.B/2022/PN Bna belum tepat karena dihukum ringan
yaitu 3 (tiga) bulan penjara dibandung ancaman hukumannya, Jaksa Penuntut
Umum menggunakaan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP
dan kedua Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia dimana antara perbuatan dan unsur-unsur perbuatan dan
unsur-unsur pasal terpenuhi dimana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penggelapan surat jaminan
fidusia kenderaan roda empat dalam putusan nomor 23/Pid.B/2022/PN Bna yaitu
berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa
serta ketentuan hukum yang mencakup saran untuk mencapai keadilan dimana
tujuak hukum tersebut adalah keadilan dan azas hukum.
Disarankan kepada Terdakwa beritikad baik untuk melaksanakan
putusan hakim, disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk
2026
ii
memperhatikan tujuan secara umum yang mencakup keadilan, kepastian hukum,
dan kemanfaatan.