Pasal 466 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa bagi pelaku tindak
pidana orang dewasa. Faktanya, sering kali pelaku tindak pidana penganiayaan
adalah anak. Sebagai generasi penerus harus ada upaya pencegahan agar anak
tidak melakukan dan mengulangi penganiayaan. Aturan yang berlaku lebih
mengutamakan penanggulangan kepada anak pelaku dalam bentuk Hukuman.
Padahal sebaiknya dilakukan pencegahan dan pembinaan terlebih dahulu. Faktor
apa yang menyebabkan anak melakukan penganiayaan dan bagaimana upaya
pencegahan tindak pidana penganiayaan berdasarkan asas pembinaan dan
pembimbingan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab
terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak serta mengkaji
upaya pencegahannya berdasarkan asas pembinaan dan pembimbingan dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya kasus
penganiayaan oleh anak yang menunjukkan adanya permasalahan
multidimensional, baik dalam aspek keluarga, lingkungan sosial, pendidikan,
maupun psikologis anak.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan
memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan
literatur hukum, serta data empiris melalui wawancara kepada hakim anak,
penyidik Unit PPA, akademisi, dan pekerja sosial. Data dianalisis secara kualitatif
berdasarkan kesesuaian teori dan fakta lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya tindak
pidana penganiayaan karena tidak ada edukasi kepada anak tentang dampak dan
akibat melakukan tindak pidana. Ini diperparah dengan faktor disharmoni
keluarga, pengaruh negatif pergaulan sebaya, lemahnya pengawasan sekolah,
kondisi ekonomi keluarga, serta ketidakstabilan emosi anak. Upaya pencegahan
dilakukan melalui mekanisme berdasarkan asas pembinaan dan pembimbingan
yang terwujud dalam penerapan sanksi edukatif dan rehabilitative sebagai
prioritas. Untuk memberikan keadilan bagi anak diperkuat dengan keadilan
restoratif, diversi, penghindaran penahanan guna menghindari stigmatisasi dan
menekan angka residivisme.
Disarankan kepada penegak hukum untuk melakukan edukasi tentang
hukum pidana kepada anak di ruang lingkup sekolah. Masyarakat dan komunitas
lokal dihimbau untuk mengaktifkan kembali fungsi kontrol sosial dan
menyediakan wadah kegiatan positif (olahraga, seni, keagamaan) sebagai sarana
penyaluran energi remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif teman sebaya
(peer pressure)